Keterbukaan data yang dipublikasikan pada sistem pemerintahan sangatlah penting, karena dapat dijadikan acuan atau parameter transparansi kinerja dan menjaga akuntabilitas pemerintahan itu sendiri. Hal tersebut sudah diterapkan oleh pemerintahan Ingris guna memberikan peran pada warganya untuk memonitor kemana perginya uang pajak mereka.
Kerajaan Inggris memberikan kebebasan bagi warganya untuk dapat mengakses data institusi-institusi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan pada situs resmi pemerintahan yang sudah terintegrasi melalui komputer maupun ponsel pintar.
Dengan masuk ke situs-situs pemerintahan tersebut, warga dapat mencari informasi yang mereka butuhkan sekaligus memonitor bagaimana uang pajak mereka dipergunakan secara detail. Jika sistem pemerintahan sudah terbuka, maka semua pejabat akan berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu yang menyimpang karena publik akan dapat memonitor mereka.
Transparansi dan keterbukaan akses informasi kepada publik yang diterapkan oleh pemerintah Inggris dapat memberantas segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di negara tersebut.
Penegakan prinsip "Good Governance" dan transparansi dalam membangun birokrasi yang sehat, selain online tax pemerintah Inggris juga menerapkan e-budgeting, e-purchasing dan cash management system (CMS). Dengan sistem tersebut, semua pejabat pemerintahan diwajibkan untuk mempublikasikan secara online pembelanjaan dinas instansinya, seperti informasi tentang penawaran pengadaan yang nilainya lebih dari 5000 poundsterling. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para pengusaha kecil dan menengah untuk ikut serta.
Sistem keterbukaan tersebutpun dapat memberikan keuntungan bagi institusi pemerintah di Inggris seperti di Foreign and Commonwealth Office yaitu menjadi alat yang kuat dalam membantu pencegahan tindakan korupsi, karena semua transaksi pembelanjaan dan pemasukan tercatat dan terbuka untuk publik.
Adanya penerapan sistem keterbukaan data inipun, pemerintah dapat dengan mudah mengakses institusi swasta seperti rumah sakit serta menilai kinerja mereka, bahkan pemerintah bisa menutup rumah sakit tersebut bila memiliki kinerja yang buruk.
Pemerintah Inggris telah menutup 10 rumah sakit swasta pada tahun 2013, berdasarkan data keluhan pelanggan atas lamanya waktu menunggu pasien, yang tertuang dalam keluhan pelanggan di website pemerintah.
Keterbukaan data melalui situs pemerintah dapat membuka komunikasi langsung antara masyarakat dengan pihak pejabat pemerintah setempat mengenai apa saja, mulai dari pajak, fasilitas publik yang rusak, permintaan pembangunan fasilitas umum, hingga penerbitan sebuah kebijakan pemerintah yang hendak diambil. Segala kemudahan mengakses data dan informasi dari penerapan transparansi pemerintah tidak hanya memudahkan publik, namun juga memudahkan pejabat pemerintah untuk merencanakan sebuah kebijakan yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat.
Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan untuk dapat meluaskan penerapan sistem transparansi pemerintahan atau keterbukaan data kepada publik untuk berperanserta dalam pengawasan, pelaporan serta perumusan kebijakan di masing-masing daerah.
Dengan sistem transparansi pemerintahan serta keterbukaan data diharapkan dapat membantu memperbaiki kinerja pelayan masyarakat, sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Sumber:
http://birocan.dephut.go.id/ikk/webrocan/index.php/informasi/berita/59-auto-generate-from-title
Tidak ada komentar:
Posting Komentar